Sistem pemilu proporsional terbuka adalah mekanisme yang mengubah suara pemilih menjadi kursi partai di parlemen, dan di dalamnya pemilih bisa memilih langsung nama calon, bukan sekadar lambang partai. Sistem ini dipakai Indonesia sejak 2004 dan terus menuai debat soal dampaknya pada kualitas wakil rakyat. Berikut tahapan cara kerjanya, dari surat suara sampai pembagian kursi.
Apa yang Dimaksud Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Proporsional berarti jumlah kursi yang diperoleh partai sebanding dengan perolehan suaranya. Terbuka berarti pemilih bebas memilih calon tertentu dari daftar partai. Kombinasi keduanya membuat dua hal berjalan sekaligus: partai tetap menjadi kendaraan utama, tetapi calon juga harus punya daya tarik pribadi.
Pada sistem tertutup, nomor urut calon yang disusun partai menentukan siapa yang duduk. Pada sistem terbuka, posisi nomor urut tidak lagi menjadi penentu tunggal. Calon yang meraih suara terbanyak dalam dapilnya berpeluang besar mendapat kursi, meski nomor urutnya kecil atau di bawah.
Alur Pencoblosan dan Suara yang Sah
Pemilih menerima surat suara yang memuat nama partai, nomor urut partai, dan daftar nama calon di bawahnya. Pemilih mencoblos salah satu dari tiga cara: lambang partai, nomor urut partai, atau nama calon. Ketiganya sah, tetapi konsekuensinya berbeda.
- Mencoblos lambang atau nomor partai: suara dihitung sebagai suara sah partai, tidak mengalir ke calon tertentu.
- Mencoblos nama calon: suara sah partai sekaligus sah untuk calon yang bersangkutan.
- Mencoblos di luar area yang ditentukan: suara bisa dinyatakan tidak sah sesuai aturan penyelenggara.
Perbedaan inilah yang sering membuat calon dari partai yang sama bersaing ketat, karena satu suara bisa memperkuat partai atau memperkuat nama.
Lima Langkah Menuju Perolehan Kursi
1. Menghitung suara sah seluruh partai
Setelah pemungutan suara, penyelenggara merekapitulasi dan mengumumkan perolehan suara sah setiap partai. Angka ini menjadi dasar perhitungan kursi tanpa membedakan calon.
2. Menetapkan ambang batas parlemen
Partai harus melewati ambang batas suara nasional untuk ikut pembagian kursi di parlemen. Partai yang tidak mencapai ambang batas tidak masuk dalam perhitungan kursi. Ambang batas ini ditetapkan undang-undang dan bisa berubah antar periode pemilu, jadi penting memastikan angka yang berlaku pada pemilu terkini.
3. Menghitung kursi tiap partai
Suara sah partai yang lolos ambang batas kemudian dibagi untuk menentukan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Metode pembagian kursi diatur dalam undang-undang dan menyesuaikan jumlah kursi tersedia per dapil. Hasilnya, setiap partai memperoleh jatah kursi tertentu di dapil tersebut.
4. Menentukan calon terpilih
Di sinilah sistem terbuka bekerja. Untuk setiap partai di setiap dapil, calon diurutkan berdasarkan perolehan suara pribadi dari terbanyak ke terkecil. Calon dengan suara terbanyak mendapatkan kursi yang dimiliki partainya, berapa pun nomor urutnya.
5. Menetapkan dan mengumumkan
Setelah urutan calon ditetapkan, penyelenggara menetapkan daftar calon terpilih. Nama-nama inilah yang kemudian dilantik sebagai anggota parlemen.
Peran Nomor Urut dan Suara Pribadi
Karena suara pribadi menentukan, calon dengan nomor urut besar masih bisa lolos jika punya basis pendukung kuat. Sebaliknya, calon nomor urut satu bisa tergeser jika perolehan suaranya kecil. Ini mendorong calon membangun hubungan langsung dengan pemilih di dapilnya.
Dampak lanjutannya, persaingan antar calon dalam satu partai bisa sengit. Kampanye lebih banyak menyoroti figur daripada program partai. Sebagian pihak menilai ini membuat wakil rakyat lebih dekat ke pemilih, sebagian lain menilai biaya politik menjadi lebih mahal.
Dampak bagi Pemilih dan Partai
Bagi pemilih, sistem ini memberi kendali lebih besar untuk menentukan siapa yang duduk. Pilihan tidak sepenuhnya diserahkan ke pengurus partai. Namun, pemilih perlu mengenali rekam jejak calon, bukan hanya popularitas sesaat.
Bagi partai, sistem ini menuntut mekanisme internal yang adil dalam menyusun daftar calon. Partai juga perlu memastikan calon yang lolos memiliki kapasitas legislasi, bukan sekadar kemampuan kampanye. Keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan tersendiri.
Perdebatan soal Proporsional Terbuka
Wacana mengubah sistem ini muncul beberapa kali. Argumen yang mendukung proporsional terbuka menekankan kedekatan wakil dengan konstituen dan akuntabilitas langsung. Argumen yang menginginkan sistem tertutup menekankan disiplin partai dan kaderisasi.
Diskusi ini menyentuh soal biaya kampanye, potensi politik uang, dan kualitas legislasi. Tidak ada jawaban tunggal karena pilihan sistem selalu menuntut kompromi antara keterwakilan, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah suara yang mencoblos lambang partai hangus?
Tidak. Suara itu sah dan dihitung sebagai suara partai, tetapi tidak menambah perolehan suara calon mana pun di dapil tersebut.
Apa bedanya dengan sistem proporsional tertutup?
Pada sistem tertutup, pemilih hanya memilih partai dan nomor urut calon yang ditetapkan partai yang menentukan siapa duduk. Pada sistem terbuka, pemilih bisa memilih nama calon secara langsung dan suara pribadi menjadi penentu.
Apakah calon nomor urut kecil bisa terpilih?
Bisa, selama perolehan suara pribadinya menempati urutan teratas di antara calon dari partainya di dapil yang sama, dan partainya memperoleh kursi di dapil tersebut.
Memahami cara kerja sistem pemilu proporsional terbuka membantu pemilih menimbang pilihan dengan lebih sadar. Suara untuk partai menentukan jumlah kursi, suara untuk calon menentukan siapa yang mengisinya.